Membandingkan Data Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dan Provinsi DKI Jakarta

Penulis: Muhammad Irfan Al Amin

Jurnalisme Data---Informasi vaksin merupakan hak publik yang seharusnya dapat diakses secara terbuka. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban pemerintah selaku penyelenggara negara untuk menyajikannya setransparan dan seefisien mungkin. Kali ini, uji transparansi dilakukan terhadap dua platform informasi vaksinasi yakni milik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bila melihat jejak rekam proses pengambilan data, pihak Kementerian Kesehatan menggunakan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19. Dikutip dari situs Covid19.go.id, Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 bekerja dengan mendata penerima vaksin melalui filtering data individu penerima vaksin prioritas (by name, by address). Kemudian akan menjadi aplikasi pendaftaran vaksin pemerintah dan mandiri, dan memetakan supply dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi. Sistem yang akan diintegrasikan ini juga akan memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Adapun pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti yang dikutip dari smartcity.jakarta.go.id, bahwa pengelolaan data menggunakan beberapa aplikasi seperti JAKI yang terhubung Google Data Studio. Kemudian ada pemetaan yang berbasis wilayah sesuai dengan peta fasilitas kesehatan di seluruh DKI Jakarta. Pembuatan peta informasi berbasis area ini didukung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata). Citata merupakan dinas resmi yang berfokus pada analisis spasial. Citata menggunakan ESRI ArcGIS dalam membangun peta spasial dan visualisasi. Sehingga data vaksin dapat ditampilkan sesuai dengan titik koordinat peta masing-masing wilayah. 

Perbandingan antara Data Covid-19 Kemenkes dan DKI Jakarta

Berikut adalah tampilan utama dari situs informasi Kementerian Kesehatan melalui kanal website vaksin.kemkes.go.id. Di awal grafik angka vaksinasi terdapat sumber yang ditautkan kepada KPCPEN (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Namun saat tautan tersebut diklik hanya menampilkan sebuah laman yang berisi panduan dan kewajiban untuk mengisi username dan juga password. Sehingga informasi ini tidak bisa untuk diakses ke publik.

Gambar 1. Laman pertama dari situs informasi milik Kementerian Kesehatan

Gambar 2. Laman dari situs registrasi KCPN

Setelah itu, penelusuran dilanjutkan ke bagian bawah laman website dan ditemukan tujuh kategori data. Data pertama vaksinasi tenaga kesehatan; kedua, lanjut usia; ketiga, petugas publik; keempat, tenaga pendidik; kelima, masyarakat rentan dan umum; ketujuh, kelompok usia 12-17 tahun; gotong royong. 

Semua data tersebut disajikan menggunakan Tableau, yang didirikan oleh sebuah perusahaan perangkat lunak asal California Amerika Serikat. Setelah laman Tableau diklik, akan menampilkan sajian data dalam bentuk grafik dengan persentase capaian vaksinasi dari dosis satu hingga ketiga. Tertera dalam laman tersebut bahwa operator dari situs data ini merupakan dari pihak swasta.

Gambar 3. Data grafik vaksinasi Kementerian Kesehatan yang datanya dikelola oleh konsultan swasta

Pengujian dilanjutkan dengan mencoba mengunduh data Tableau tersebut dengan menggunakan format PDF. Lalu memilih "specific sheets from this dashboard", dan mencoba mengunduh salah satu data dan menampilkan hasil akhir persentase. Dari semua data yang diunduh hanya ditampilkan hasil akhir harian tanpa ada data detail mengenai capaian vaksinasi. 

Gambar 4. Hasil unduhan data Tableau yang menampilkan jumlah akhir tanpa ada penjelasan detail

Gambar 5. Laman depan dari informasi vaksinasi Pemprov DKI Jakarta

Gambar 6. Penjelasan mengenai Jakarta Smart CIty sebagai operator data vaksin

Dari hasil unduhan Tableau terlihat menggunakan grafik batang dan menampilkan angka vaksinasi harian. Selain itu terdapat pula  tabel akumulasi terbaru yang terdiri dari masing-masing fasilitas kesehatan di kecamatan. 

Gambar 7. Grafik batang informasi vaksin di Provinsi DKI Jakarta

Seusai diunduh, data yang tersaji di laman website DKI Jakarta tersebut diekstrak dan menemukan hasil seperti berikut: 

Gambar 8. Proses ekstrak data Tableau milik Pemprov DKI Jakarta

Dari tabel perbandingan antara milik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah DKI Jakarta di atas, dapat memantik topik liputan baru. Hal itu berkaitan dengan aksesibilitas data publik berkaitan dengan info vaksinasi milik Kementerian Kesehatan yang masih cenderung belum transparan bila dibanding milik DKI Jakarta. Hal itu terlihat dari paparan data yang ditampilkan hanya jumlah kumulatif akhir dan belum ada info detail per-daerah dengan angka yang lebih valid. Tentu analisis sederhana perlu liputan lebih lanjut, apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Catatan Dalam Proses Pengolahan Data

Data vaksin yang ditampilkan oleh Kementerian Kesehatan masih belum mencakup semua data lengkap yang diberikan oleh masing-masing wilayah dari Dinas Kesehatan daerah sehingga publik yang mengakses data ini akan kesulitan bila akan mencari angka vaksinasi berbasis daerah di situs kementerian.  Transparansi ini menjadi penting demi pengawasan proses vaksinasi sehingga tetap berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan.

Gambar 9. Tampilan hasil akhir data vaksinasi Kementerian Kesehatan 

Di sisi lain tampilan data vaksinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki beberapa kelemahan, meski secara penampilan lebih detail dari milik Kemenkes. Namun bagi para pencari data, sisi detail dari informasi vaksin harus dicermati karena terbagi di masing-masing kecamatan, dan harus dibandingkan dengan hari sebelumnya, apakah ada perubahan data atau cenderung stagnan karena belum ada perubahan. 

Gambar 10. Data vaksin per-kecamatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Setelah membaca semua olahan data publik yang disediakan oleh Kemenkes dan Pemprov DKI, haruslah diolah kembali dan dikonfirmasi kepada pihak terkait demi transparansi informasi publik, sekaligus mengawal proses vaksinasi kepada masyarakat agar adil dan merata. Adapun bagi para jurnalis harus mengenali lebih dalam penggunaan tableau hal tersebut mengingat besarnya data yang disajikan oleh pemerintah menggunakan software tersebut.