Mencari Data Rumah Tidak Layak Huni dan Program Bedah Rumah di Palembang

Penulis: Hafidz Trijatnika

Jurnalisme Data---Palembang sebagai ibukota provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan salah satu kota besar di Pulau Sumatra memiliki wilayah urban yang cukup luas. Sebagai perkotaan, Palembang juga menjadi salah satu tujuan rantau, baik dari daerah lain dari dalam maupun luar wilayah Sumsel.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kota Palembang bertambah lebih dari dua ratus ribu jiwa dalam kurung waktu 10 tahun, 2010-2020. Bertambahnya penduduk di wilayah perkotaan dengan jumlah lahan untuk pemukiman yang tetap menimbulkan sejumlah permasalahan kepadatan penduduk. Salah satu masalah kepadatan penduduk adalah bertambah luasnya kawasan permukiman kumuh di Palembang.

Salah satu aspek dari tujuh aspek kawasan kumuh berdasarkan kriteria Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni kondisi bangunan gedung permukiman yang tidak teratur, kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat, serta ketidakteraturan bangunan.

Saya fokus menyoroti salah satu aspek masalah permukiman ini yakni jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dan membandingkan dengan salah satu upaya pemerintah menguranginya yakni program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) atau akrab dikenal dengan nama bedah rumah.

Rentang waktunya, empat tahun ke belakang yakni sejak 2018 hingga 2021. Saya mencari berapa pengurangan atau penambahannya, jumlah rumah yang dibedah, serta sumber anggaran pemerintah terutama yang berasal dari APBD Kota Palembang. Pencarian itu memanfaatkan sumber data terbuka sehingga bisa menghasilkan laporan yang menunjukkan bahwa program bedah rumah tidak signifikan mengurangi jumlah RTLH di Palembang, serta kebijakan penggunaan anggaran yang kurang efisien dibandingkan dengan hasilnya.

Awal Laporan Dimulai dengan Penggambaran Mikro Human

Dalam awal laporan, saya akan menceritakan tentang pengalaman warga yang menerima program BSPS dari pemerintah. Yang saya temui adalah keluarga Nuraini, warga Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang. Seberang Ulu II merupakan salah satu permukiman padat penduduk yang masih memiliki kawasan kumuh.

Nuraini menceritakan bahwa dirinya mendapatkan bantuan Rp12,5 juta untuk membeli bahan bangunan serta Rp2,5 juta untuk membayar upah tukang pada 2018. Namun karena setelah memperhitungkan harga bahan bangunan, dirinya merogoh kocek sendiri Rp2,5 juta untuk membayar upah tukang dan Rp15 juta penuh untuk dibelikan bahan bangunan agar bagian depan rumahnya benar-benar bisa dipasang bata dan semen, namun tidak diplester. Rumah dengan ukuran tipe 36 itu yang dulunya masih berupa rumah semi permanen berbahan kayu, setelah dipermak bisa memiliki tembok semen.

Mencari data jumlah penerima BSPS di Palembang pada 2018-2021

Saya mulai menelusuri data jumlah RTLH di Palembang beserta program BSPS yang digelontorkan oleh pemerintah. Perlu pencarian secara spesifik di mesin pencarian Google untuk mendapatkan data yang diinginkan. Saya mencari data program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) yang dikucurkan di Kota Palembang untuk mengukur signifikansi dan efektifitasnya menurunkan jumlah RTLH di Palembang atau tidak.

Pada awalnya, saya menggunakan kata kunci “bantuan stimulan perumahan swadaya di Palembang” pada mesin pencarian Google dan menambahkan related: agar bisa membantu mesin pencarian menemukan kata kunci yang saya inginkan.

Hingga akhirnya saya mendapatkan dokumen PDF tentang Keputusan Menteri PUPR nomor 587 tahun 2018 yang memuat informasi mengenai jumlah BSPS yang dikucurkan satu objek penerima.

Di dokumen tersebut disebutkan nominal bantuan yang diterima oleh warga penerima bantuan pada 2018.

Kemudian saya melakukan cara pencarian yang sama dengan kata kunci “bantuan stimulan perumahan swadaya di palembang tahun anggaran 2018” yang mengarahkan saya ke file PDF Keputusan Walikota Palembang nomor 155 tahun 2018 yang memuat data jumlah program BSPS yang dikucurkan pemerintah kota.

Pencarian berikutnya menggunakan kata kunci pencarian yang serupa hingga mendapatkan 2021.

Setelah mendapatkan data tersebut, kemudian saya mengolahnya lewat dokumen spreadsheet ini

Mengolah data Penerima Program BSPS di Palembang di Spreadsheet

Untuk mengubah data Keputusan Walikota yang berupa PDF menjadi file yang ramah untuk diolah di Google Spreadsheet, saya menggunakan tools ilovepdf.com dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klik ‘Select PDF File’ atau bisa langsung tarik dari file di PC ke bagian antarmuka web, atau bisa langsung unggah dari Google Drive dan Dropbox apabila file berada di penyimpanan digital tersebut

2. Pilih data yang sudah diunduh, saya memilih data KEPWAKO-332-2019.pdf

3. Klik ‘Convert to Excel’, kemudian pilih ‘Continue Without OCR’ untuk pengunduhan gratis

4. Tunggu beberapa saat hingga muncul ‘Download Excel’ dan kemudian unduh file-nya.

Saya melakukan langkah-langkah yang sama untuk mengubah file KEPWAKO-150-2021.pdf

Setelah mendapatkan file dengan tipe .xsl, unggah file ke Google Spreadsheet. Saya mengunggah ketiga fail tersebut kemudian melakukan cleaning data karena tanpa OCR, data tulisan akan sedikit tidak sesuai dengan aslinya.

Cleaning data

Setelah mengubah fail PDF menjadi bisa diolah di Google Spreadsheet, tampilan fail KEPWAKO-332-2019.xlsx menjadi sangat berantakan. Terdapat puluhan sheet yang muncul dan perlu dilakukan proses cleaning data. Dokumen Keputusan Walikota tersebut tidak hanya berisi tabel penerima bantuan namun juga terdapat isi pertimbangan dan penetapan Wali Kota Palembang atas pemberian bantuan tersebut.

Oleh karena itu saya menghapus sheet Tabel 1 sampai 11, 13-14, 16, 18, 20, dan 22 untuk mendapatkan hanya tabel nama-nama penerima pada sheet tabel 12, 15, 17, 19, dan 21.

Kemudian saya menghapus kolom nomor, nama, dan besaran uang bantuan karena hanya membutuhkan lokasi rumah warga yang menerimanya saja dan menyederhanakannya berdasarkan kelurahan. Serta besaran bantuan yang diterima warga pada 2019 sama, Rp17,5 juta.

Kemudian saya memindahkan nama Kelurahan dengan jumlah penerima bantuan ke Sheet BSPS 2019 Palembang di Dataset. Cara menghitungnya dengan menyorot seluruh nama kelurahan yang sama, kemudian menghitungnya otomatis dari tampilan ‘Cell Berisi’ di pojok kanan bawah.

Saya melakukan proses yang sama untuk empat sheet lainnya. Hingga akhirnya menghasilkan sheet BSPS 2019 Palembang seperti ini:

Saya mengulangi proses dengan prinsip yang sama untuk file KEPWAKO-155-2018.xlsx dan hingga menghasilkan Sheet BSPS 2020 Palembang dan BSPS 2018 Palembang.

Namun untuk file KEPWAKO-150-2021.pdf sehingga menghasilkan Sheet BSPS 2021.

Setelah membuat data per tahun, saya menggabungkan seluruh data tersebut untuk membuat tabel jumlah penerima BSPS berdasarkan Kepwako Palembang pertahunnya dalam kurun waktu 2018-2020. Data total jumlah penerima dari 2018-2021 diinput ke dalam sheet baru bernama ‘Bedah Rumah Per Tahun Pemkot’

Membandingkan data penerima bantuan dari Pemkot Palembang dengan data jumlah RTLH dari Kementerian PUPR

Kemudian saya membandingkan data pemberian bantuan tersebut dengan data RTLH serta jumlah yang ditangani bersumber dari http://datartlh.perumahan.pu.go.id/mdashboard/. Data yang tersedia dari sumber tersebut sudah merupakan tabel dan data secara nasional. Data yang tersedia pun hanya berasal dari tahun 2018-2021, serta tidak merinci kelurahan mana saja sebaran penyaluran bantuan BSPS tersebut. Sehingga saya hanya mengambil data jumlah RTLH dan jumlah yang ditanganinya untuk wilayah Palembang saja.

Untuk mengetahui jumlah RTLH terkini di Palembang, langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Klik tombol menu berlambang garis tiga di pojok kiri atas,

2. Kemudian pilih ‘Data RTLH’ hingga muncul tampilan tabel

3. Klik tombol ‘Rekapan’ berwarna biru, 

4. Lalu pilih poin ketiga yakni ‘rekapitulasi RTLH Kabupaten/Kota,

5. Klik Simpan, Tunggu sejenak hingga tampilan berubah.

Setelah tampilan berubah, gunakan fitur Pencarian Dalam Halaman dengan memanfaatkan shortcut ‘Ctrl+F’ untuk sistem operasi Windows atau ‘Command+F’ untuk MacOS. Setelah muncul tab pencarian, ketik ‘PALEMBANG’ hingga muncul di halaman.

Karena halaman situs dijalankan menggunakan javascript sehingga saya tidak bisa menggunakan fungsi importhtml di dalam spreadsheet. Dan karena saya hanya membutuhkan satu baris dalam tabel itu sehingga saya hanya menyalinnya ke dalam tabel spreadsheet.

Selanjutnya saya mengambil rincian data penanganan terhadap RTLH. Yang tersedia dalam situs tersebut hanyalah data 2018-2020. Kemudian kembali ke halaman utama ‘Beranda’ dan mengambil rincian data dari grafik batang kedua yang klik selengkapnya pada di bawah tabel “Penanganan RTLH”

Kemudian setelah memasuki halaman selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Klik tahun 2018,

  2. Muncul tampilan baru, gulirkan halaman ke bawah, kemudian klik angka 25 di samping tulisan ‘Lihat’ di kiri bawah, ganti angka menjadi 100, sampai muncul tampilan baru

  3. Kemudian kembali menggunakan fitur ‘Pencarian Dalam halaman’ dengan melakukan operasi shortcut ‘Ctrl+F’ atau ‘Command+F), ketikkan Palembang. Ambil datanya dan simpan di spreadsheet dengan sheet ‘Bedah Rumah per Tahun’

  4. Kemudian klik tombol silang dan tampilan akan kembali ke langkah 1

Lakukan langkah yang identik untuk mengambil data tahun 2019 dan 2020 sehingga muncul hasil di spreadsheet seperti ini:

Dengan begitu, data mengenai jumlah RTLH terbaru, jumlah bedah rumah yang dilakukan Pemkot Palembang, serta data RTLH yang telah ditangani berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PUPR telah dimiliki. Selanjutnya, memvisualisasikan data tersebut.

Visualisasi Data

Untuk memvisualisasikan jumlah penerima BSPS sejak tahun 2018 hingga 2021, saya akan membuat diagram batang yang membandingkan data yang berasal dari Keputusan Wali Kota Palembang dengan data Kementerian PUPR. Menggunakan tools Flourish, saya akan mencoba membandingkan kedua data tersebut. Dalam rentang 2018-2021 untuk data Pemkot Palembang dan rentang 2019-2020 untuk data Kementerian PUPR.

Sebelum memasukkan data ke flourish, terlebih dahulu menggabungkan data dari Sheet ‘Bedah Rumah per Tahun PUPR’ dengan ‘Bedah Rumah per Tahun Pemkot’ menjadi  Sheet Bedah Rumah Per Tahun Gabungan’. Kemudian unduh data spreadsheet menjadi fail xls dan simpan dalam PC. Menggunakan tools Flourish memerlukan login akun Google atau media sosial lain. Pilih satu kemudian Flourish bebas diakses.

Menggunakan Tools Flourish

  1. Buka https://app.flourish.studio/projects, Pilih New Visualization

  2. Pilih Template ‘Column Chart (Grouped)’ agar visualisasi bisa memperlihatkan dengan jelas perbedaan data antara Kementerian PUPR dengan Pemkot Palembang

  3. Di tengah atas, klik data, kemudian ‘Upload Data’. Pilih Fail Spreadsheet yang sebelumnya telah diunduh

  4. Setelah fail terunduh, pilih Sheet Bedah Rumah Per Tahun Gabungan

5. Pilih import publicly, kemudian next. Klik preview di bagian atas tengah untuk melihat tabel yang telah diubah menjadi diagram kolom.

6. Pada bagian atas kiri, ubah judul fail dengan ‘Data Penyaluran program BSPS Kemen-PUPR dan Pemkot Palembang. Di toolbar sebelah kanan, atur Header beri judul di dalam diagram dengan judul yang sama dengan fail. Atur font dan sub judul agar menarik

7. Di toolbar kanan, pilih footer untuk menuliskan sumber data terbuka yang dipakai sebagai acuan pembuatan diagram. Pilih multiple source karena data yang didapat berasal dari berbagai sumber. Tautkan link apabila sumber bisa langsung diakses melalui situs.

8. Atur label angka di toolbar ‘Label’ agar angka muncul tanpa perlu pointer diarahkan ke kolom yang spesifik. Pilih ‘Show Label at data point’ lalu pilih simbol panah ke atas agar angka nilai muncul di atas batang. Kemudian atur Label Content dengan Value agar nilai diagram tersebut muncul

 

9. Sumbu X dan Y pun bisa diatur sesuka hati dengan tujuan untuk memikat pembaca, juga bagian warna untuk diagramnya di label ‘Colours’

10. Setelah selesai, pilih ‘Export publicly’ di bagian kanan atas.

11. Download Image atau salin tautan untuk langsung embed di situs yang diinginkan. Flourish akan langsung tersaji secara interaktif apabila tautan yang disalin ke situs.

Berikut hasil unduh gambar dan embed tautannya:

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/7622940"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Kesimpulan

Setelah melakukan pengolahan data tersebut, diketahui ada ketimpangan data antara Kementerian PUPR dengan Pemkot Palembang. Secata total, sejak 2018-2021, Pemkot Palembang mengakui melakukan bedah rumah sebanyak 649 unit. Sementara Kementerian PUPR mendata sebanyak 1.822 unit RTLH ditangani, tidak termasuk dengan data 2021 yang belum diinput ke dalam situs http://datartlh.perumahan.pu.go.id/mdashboard/.

Jumlah RTLH yang ditampilkan di situs Kementerian PUPR tersebut sebanyak 8.041 unit, dengan asumsi angka tersebut merupakan data 2020 karena tidak dicantumkan keterangan tahunnya dan belum adanya pemutakhiran data untuk 2021. Jadi apabila sejak 2018-2020 ditangani sebanyak 1.822 unit RTLH di Palembang, sebelum 2018 sedikitnya masih terdapat 9.863 unit RTLH. Selama tiga tahun penurunan jumlah RTLH di Palembang sekitar 22,6 persen. Pertahunnya, program BSPS hanya menyasar 7 persen dari jumlah RTLH di Palembang.

Dana yang dikucurkan untuk program BSPS oleh Pemkot Palembang pun tidak konsisten. Terdapat ketimpangan kucuran anggaran yang sangat jauh dari tahun ke tahunnya.

Diketahui, dari empat Keputusan Walikota 2018-2021 tersebut, terdapat beberapa sumber anggaran untuk menyalurkan bantuan BSPS tersebut. Pada 2018, Pemkot Palembang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber pada APBD 2017. Pada 2019, sumber anggaran berasal dari Hibah dan Bantuan Sosial Tahun APBD 2019.

Lalu untuk 2020 berasal dari anggaran Kementerian PUPR 2020 dan Cadangan DAK Fisik APBD 2020 yang merupakan bagian dari program pemulihan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 khusus bidang perumahan dan permukiman. Sementara untuk tahun 2021, Pemkot Palembang menggunakan anggaran Kementerian PUPR dan DAK Infrastruktur PUPR APBD 2021.

Diketahui juga bahwa nominal bantuan bertambah seiring waktu, dari 2018 sebesar Rp15 juta per penerima bantuan, meningkat pada 2019-2020 menjadi Rp17,5 juta dan Rp20juta pada 2021. Bila dikalikan dengan jumlah penerima, total anggaran yang dikeluarkan Pemkot Palembang untuk program BSPS pada 2018 sebesar Rp5,28 miliar, untuk 2019 sebesar Rp2,975 miliar, Rp1,4 miliar pada 2020, dan Rp940 juta untuk 2021.

Dari dokumen Keputusan Wali Kota maupun di situs pu.go.id tidak disebutkan apa yang menjadi pertimbangan meningkatkan nominal bantuan per objek penerimaan tersebut. Namun apabila mempertimbangkan inflasi Palembang 2018-2021 yang berkisar antara 2,78 persen, kenaikan nominal bantuan 2018-2021 berkisar antara 12,5-14 persen, agar secara fisik jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat tetap sepadan.

Melihat rumah Nuraini yang telah menerima bantuan sejak 2018 dan tidak mampu untuk memperbaiki bagian rumah lainnya meskipun sudah tiga tahun berlalu, pemerintah terkesan hanya setengah-setengah untuk mengurangi angka RTLH. Meskipun rumah Nuraini sudah menerima bantuan, kondisi rumahnya masih belum ideal. Kamar mandi miliknya masih setengah terbuka dan belum sempat dipermak. Sebagian rumahnya yang masih berbahan kayu pun semakin lama semakin lapuk.

“Menunggu roboh saja kalau tak segera diperbaiki,” ujar Nuraini. Nominal yang diterima untuk setiap masyarakat, tidak disesuaikan dengan level ketidaklayakannya. Masyarakat yang rumahnya tidak layak hanya dari indikator atap, tinggal menganti menjadi seng, berdasarkan indikator Kementerian PUPR, sudah dianggap layak.

Namun berbeda dengan rumah yang lebih parah; tidak memiliki kamar mandi, lantai setengah semen, setengah tanah, serta pondasi bangunan yang masih berbahan kayu masih banyak dijumpai di Palembang, terutama di beberapa kawasan kumuh yang ada.

Pemerintah harus memperhatikan level ketidaklayakan RTLH, dan memberikan bantuan secara proporsional, tidak hanya main pukul rata seluruh masyarakat yang membutuhkan mendapatkan nominal yang sama.